2. Palestina dan tidak ada pelanggaran hukum internasional. Jika

2. Apakah pengakuan seluruh negara OKI terhadap status Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina juga merupakan pelanggaran ketentuan hukum internasional?Pengakuan seluruh negara OKI terhadap status Yerusalem Timur tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Karena, menurut Resolusi PBB Nomor 252 yang berisikan tentang PBB meminta Israel untuk menghentikan aksi-aksi yang diperkirakan akan merubah status dari kota Yerusalem dan Resolusi PBB Nomor 465 yang berisi tentang peringatan terhadap Israel agar menghentikan pembangunan dan pembongkaran pemukiman di daerah kependudukkan yang dikuasai pada perang 1967, termasuk kota Yerussalem.

Resolusi ini menilai bahwa aksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil selama masa perang. Karena tindakkan tersebut termasuk kedalam tindakkan pengambilan lahan dan properti milik Palestina. Dari kedua resolusi tersebut, secara tidak langsung PBB mengakui bahwa Yerusalem termasuk kedalam daerah atau lahan milik Palestina dan tidak ada pelanggaran hukum internasional. Jika pengakuan seluruh negara OKI tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional, maka PBB akan bertindak secara tegas dan menentang pengakuan tesebut seperti yang dilakukan pada pengakuan Presiden Trump atas status Yerusalem pada 06 Desember 2017 lalu, tetapi hingga saat ini belum ada tindakkan dari PBB yang menujukkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional.3. Apa dampak veto AS yang membatalkan resolusi DK PBB pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap perkembangan hukum internasional? Apakah konsekuensinya jika masyarakat internasional menghapuskan ketentuan hak veto dalam Statuta PBB?Dampak yang dapat ditimbulkan adalah Palestina dan Israel akan terus konflik dan upaya-upaya yang sudah ditempuh oleh PBB selama ini sia-sia karena dengan secara sepihak Amerika mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mengeluarkan hak veto yang dimiki oleh Amerika Serikat untuk terus mendukung Israel mendapatkan status kota Yerusalem tersebut. Hal yang dilakukan Amerika ini sudah jelas melanggar hukum internasional tetapi langkah PBB untuk memberi sanksi terhadap aksi tersebut malah di batalkan oleh Amerika dengan mengeluarkan hak vetonya. Hak veto adalah Hak Istimewa untuk menolak atau membatalkan suatu resolusi atau keputusan yang dikeluarkan oleh DK PBB, hak ini dimiliki oleh 5 negara anggota tetap DK PBB, negara-negara tesebut adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan Cina.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Suatu keputusan jika ditolak oleh salah satu dari 5 negara tersebut maka keputusan tersebut akan batal dan tidak dapat dilaksanakan. Jika kita amati, kedudukan 5 anggota DK PBB tersebut lebih tinggi dari pada anggota PBB lainnya karena mereka mempunyai hak veto tersebut. Adanya hak veto sebaiknya perlu dikaji ulang atau ditinjau kembali manfaat dan dampak yang akan ditimbulkan oleh hak tersebut karena selama ini hak tersebut malah hanya memperlambat atau menunda upaya perdamaian dan penyelesaian masalah di dunia ini.